Bukan Kutukan

Bukan Kutukan

Bagaimana parpol menyikapi suatu isu bisa jadi pelajaran politik menarik. Tentang ideologi, platform politik, juga tentang komunikasi. Yang paling aktual tentu tentang bagaimana partai menyikapi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Yuk kita bahas.

Ada yang menarik di internal PDI Perjuangan terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Komentar kritis datang dari Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka. Salah dua kader PDI-P di Senayan. Kata Simbolon: “Nafsu banget sih. Enggak ngelihat sikon. Baru seminggu dilantik udah bikin heboh. Katanya lagi: “Apa dengan naik Rp 3 ribu masyarakat akan makmur? Kalau makmur, naikin aja sampai Rp 10 ribu sekalian.”

Kritis dengan bahasa yang lebih kalem datang dari Rieke Diah Pitaloka yang selama ini dikenal rajin membela buruh dan TKI. Kata “Oneng”: “Kalaupun ada defisit, saya yakin pemerintahan Jokowi tidak akan cari jalan pintas.” Katanya lagi: “Ada alternatif-alternatif yang bisa dilakukan selain mencabut subsidi BBM.”

Memang urusan kebijakan subsidi BBM ini tidak mengenakkan, baik bagi pemerintah maupun partai-partai. Kita ingat bahwa pada masa pemerintahan SBY ada sikap yang jelas, tegas dan gigih dari PDI-P menolak kenaikan harga BBM. Sikap jelas, tegas dan diperjuangkan dengan gigih itu adalah poin politik penting PDI-P sebagai oposisi. Dan itu dihargai-diapresiasi rakyat. Inilah salah satu faktor kemenangan PDI-P pada pemilu 2014.

Citra sebagai pembela rakyat kecil, partai wong cilik, diperkokoh dengan sikap menolak kenaikan harga BBM. Bahkan ada dokumen politik-intelektual yang diproduksi secara baik oleh PDI-P. Ada “buku putih” berwarna merah bertajuk: Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM. Artinya, sikap politik PDI-P itu tidak “waton suloyo” (asal beda). Ada dasar argumentasi yang kuat dan maton. Itulah contoh sikap oposisi yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan diberi substansi akademik-intelektual.

Penjelasan akademik yang argumentatif itu pastilah diturunkan dari platform perjuangan ekonomi PDI Perjuangan. Lazimnya platform diterjemahkan dari ideologi partai. PDI-P dikenal sebagai partai yang ideologinya kuat. Yang dibaca publik bahwa ideologi ekonomi PDI-P adalah “ekonomi berdikari” yang diajarkan Bung Karno. Berdikari secara ekonomi bagian dari Trisakti, selain berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara budaya. Berdikari secara ekonomi memang terjaga relevansinya kapan saja. Hanya butuh terjemahan kontekstual. Spirit Trisakti inilah yang kembali diangkat pada saat kampanye Pilpres dan dikontekstualkan ke dalam Nawacita.

Kalau melihat konteks kronologis seperti itu, tidak aneh kalau ada kader PDI-P bersikap demikian. Tetapi sampai sekarang belum jelas, apakah itu sikap pribadi atau sikap Fraksi. Baru statement di media. Sikap Fraksi biasanya menunggu arahan dari induk partainya. Fraksi adalah kepanjangan tangan partai. Sikap partai di PDI-P tentu sangat ditentukan oleh Ketum Megawati Soekarnoputri. Apakah rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi didukung PDI-P, jawabannya ada pada Ibu Mega. Tentu saja Ibu Mega tidak semudah dulu ketika menolak kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan SBY. Sekarang sudah ada sejarah penolakan dan argumentasinya, serta pemerintahan Jokowi yang diusungnya.

Ada dilema kecil yang menyertai apa pun keputusan sikap politik Ibu Mega. Tetapi kita bisa menduga bahwa Bu Mega tidak akan menyulitkan Jokowi yang sudah “ditugasi partai” menjadi Presiden. Maaf, ini hanya dugaan sederhana. Bukan ramalan. Yang jelas, tugas pemimpin adalah memutuskan. Termasuk yang sulit dan dilematis. Itulah tugas sejarah Bu Mega dan juga Presiden Jokowi. Semuanya akan dicatat oleh sejarah. Kepada para pemimpin: Selamat memutuskan.

Catatan: Tulisan ini adalah kultwit @anasurbaningrum yang disalin TIM ADMIN berdasarkan tulisan tangan Mas Anas yang dititipkan ke lawyer kemarin sore. Alhamdulillah, tim lawyer AU banyak dan sebagian adalah sahabatnya sendiri. Tiap hari secara bergilir bertemu.

Tinggalkan komentar