Banyak Formateur
Tahun penanggalan Islam segera berganti, tapi kabinet baru masih dinanti… Apa karena #banyakformateur?
Ada yang memberitahu Presiden Jokowi batal umumkan Kabinetnya di Priok. Hal itu dibantah oleh Jokowi. Bukan pembatalan, karena yang di Priok itu adalah persiapan. Beberapa orang di lingkaran Presiden Jokowi punya alasan, pembatalan karena menunggu konfirmasi DPR. Apa yang ditunggu dari DPR? Katanya konfirmasi atas nomenklatur baru Kabinet.
Sebetulnya kapan Kabinet diumumkan itu terserah Presiden. Hanya ada batasan 14 hari setelah dilantik. Hanya saja, sudah ada beberapa kali statement akan diumumkan secepatnya dan disebut istilah “hari ini”. Karena itulah berkembang pemberitaan dibatalkan atau ditunda, dan karena itu ditafsirkan agak lambat. Lambat hanyalah istilah yang lahir karena pengumuman tidak secepat yang dibayangkan dan diharapkan sebelumnya. Mengapa tidak secepat yang diduga? Karena memang menyusun Kabinet itu tidak mudah.
Memilih tim kerja yang terbaik butuh upaya amat ekstra. Apalagi publik berharap besar. Sama dengan Pak SBY pada 2004 dan 2009, Presiden tidak bisa menyusun sendiri Kabinetnya. Ada partai koalisi, ada realitas sosial-politik, persediaan calon menteri dan ekspektasi publik. Karena itulah, memegang hak prerogatif tidak otomatis membuat Presiden sebagai formateur tunggal.
Ada banyak “stakeholder” yang secara faktual juga berperan sebagai semacam formateur. Belum lagi posisi Presiden Jokowi yang bukan “veto player” di partainya. Ini berbeda dengan Pak SBY yang berposisi sebagai “veto player” di partainya. Apalagi Presiden Jokowi lalu meminta semacam rekomendasi dari KPK. Terbitlah tanda merah dan kuning untuk 8 orang calon menterinya. Padahal itu sudah hasil seleksi ketat. Menurut KPK, yang bertanda merah dan kuning tidak layak masuk ke jajaran Kabinet. Pilihannya hanya satu, kerangka Kabinet dibongkar kembali, termasuk calon-calonnya.
Dalam konteks penyusunan Kabinet, KPK lantas menjadi formateur baru. Tidak ikut menyusun Kabinet, tetapi ikut menentukan wajah dan komposisi. Semua berharap hal ini baik bagi Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Hanya ada ongkosnya yakni menambah waktu dan kompleksitas penyusunan Kabinet. Semoga ongkosnya sebanding dengan hasilnya. Bahkan diharapkan hasilnya benar-benar hebat buat Indonesia.
Catatan: Tulisan ini berasal dari Kultwit @anasurbaningrum yang diposting Tim Admin berdasarkan tulisan tangan yang dititipkan ke Penasihat Hukum tadi siang.
